MALANG – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Polres Malang, Rabu (3/12/2025). Dalam pertemuan ini, MKD memberikan sosialisasi terkait kode etik, tata beracara, hingga aturan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.
Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S., menyebut kunjungan ini menjadi ruang penting bagi Polres Malang untuk memahami mekanisme etik dan kewenangan MKD. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan lembaga legislatif.
“Kami berterima kasih kepada Tim MKD yang telah hadir memberikan sosialisasi. Materi ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi, terutama terkait kode etik, tata beracara, dan pemahaman penggunaan TNKB khusus DPR RI,” kata AKBP Danang, Rabu (3/12).
Dalam paparannya, AKBP Danang juga memaparkan gambaran umum situasi kamtibmas wilayah hukum Polres Malang, program pelayanan publik, serta berbagai inovasi yang telah berjalan. Ia menekankan komitmen Polres Malang untuk terus meningkatkan kualitas respons dan pelayanan kepada masyarakat.
“Polres Malang terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, terukur, dan adaptif melalui berbagai inovasi, mulai dari Command Center, layanan terpadu, hingga ruang restorative justice,” ujarnya.
Rangkaian sosialisasi kemudian diisi pemaparan dari pimpinan MKD, mulai dari penjelasan tentang tugas dan wewenang MKD yang bersifat mirip fungsi pengawasan etik seperti Propam Polri, mekanisme penindakan etika anggota dewan, hingga aturan terbaru terkait format TNKB khusus DPR RI.
MKD juga mengupas tentang hak imunitas anggota DPR dan bagaimana mekanisme penanganan kasus yang melibatkan anggota legislatif ketika beririsan dengan tugas kedewanan.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi dan dukungan DPR RI terhadap Polres Malang yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
AKBP Danang menegaskan bahwa Polres Malang siap bekerja sama dengan MKD dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan anggota DPR selama tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
Ia menyebut, bahwa kolaborasi antara MKD DPR RI dan Polres Malang dibutuhkan untuk menjaga marwah lembaga sekaligus menjamin penegakan hukum tetap berjalan transparan dan profesional.
“Kami menyambut baik kerja sama ini. Pada prinsipnya Polri tetap memproses setiap dugaan pelanggaran tindak pidana, sambil memastikan koordinasi yang tepat dengan MKD,” ujar Kapolres. (u-hmsresma)
