Jakarta, Penulis Gandha Syah Hidayat – Setiap tahun, keberhasilan pengelolaan anggaran lembaga pemerintah kerap diukur dengan satu angka: persentase penyerapan. Semakin tinggi serapan, semakin baik kinerja dianggap. Kapolri ingin mengubah cara pandang itu. Bagi Polri, ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar anggaran dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Anggaran yang Terus Tumbuh
Dalam Rancangan APBN 2026, Polri mendapat alokasi sebesar Rp145,65 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan yang dihimpun GoodStats, porsi terbesar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp73,09 triliun, disusul Program Modernisasi Alat Material Khusus (Almatsus) dan Sarana Prasarana Rp52,73 triliun, serta Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp14,91 triliun.
Analisis Badan Keahlian DPR RI mencatat lebih dari 91 persen anggaran Program Dukungan Manajemen merupakan belanja pegawai, seiring kenaikan tunjangan kinerja anggota Polri menjadi 80 persen. Kenaikan ini menjadi kabar baik bagi kesejahteraan personel.
Dari sisi tata kelola, Polri juga punya modal kuat. Laporan keuangan Polri tahun 2024 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Tingkat realisasi anggarannya pun konsisten di atas 95 persen.
Dari Penyerapan ke Hasil
Namun, Kapolri menilai serapan tinggi dan laporan rapi belum cukup. Dalam delapan Program Prioritasnya, Kapolri menempatkan Penguatan Akuntabilitas Anggaran dengan arah yang tegas: dari ukuran penyerapan menuju ukuran hasil. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri, dari anggaran, program, kegiatan, dan keluaran, hingga hasil bagi masyarakat.
Perencanaannya pun disusun dari bawah (bottom-up), berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Rantai penelusuran ini sejalan dengan Model Logika (Logic Model) yang banyak dipakai dalam evaluasi program publik, salah satunya dipopulerkan W.K. Kellogg Foundation lewat panduannya pada 2004. Model ini memetakan rantai sebab- akibat sebuah program: masukan (input) berupa dana dan sumber daya, kegiatan (activities), keluaran (output), hingga hasil (outcome) dan dampak (impact).
Perbedaan keluaran dan hasil sangat penting. Membeli seratus kendaraan patroli adalah keluaran. Turunnya waktu respons polisi saat warga menelepon layanan 110 adalah hasil. Anggaran yang terserap penuh untuk membeli kendaraan belum tentu membuat warga lebih cepat ditolong, jika kendaraan itu tidak ditempatkan di wilayah yang membutuhkan.
Rakyat sebagai “Pemilik” Anggaran
Mengapa penelusuran hingga ke hasil begitu penting? Teori Keagenan (Principal-Agent Theory) yang dikembangkan Michael Jensen dan William Meckling (1976) memberi penjelasan. Dalam hubungan keagenan, pihak pemberi amanah (prinsipal) menyerahkan sumber daya kepada pihak pelaksana (agen).
Masalah muncul ketika prinsipal sulit memantau apa yang dilakukan agen. Kondisi ini disebut asimetri informasi.
Dalam konteks anggaran negara, rakyat adalah prinsipal karena anggaran Polri bersumber dari pajak dan penerimaan negara. Polri adalah agen yang diberi amanah mengelolanya. Semakin jelas penelusuran dari rupiah ke hasil, semakin kecil asimetri informasi, dan semakin besar kepercayaan prinsipal kepada agen. Itulah inti akuntabilitas.
Tantangan yang Perlu Dijawab
Analisis DPR juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan anggaran Polri rata-rata 3,87 persen per tahun, sementara inflasi lebih tinggi. Artinya, daya beli anggaran secara riil cenderung menurun. Kenaikan anggaran 2026 juga disertai penugasan baru, sehingga perlu dikelola cermat agar tidak menggerus program prioritas lain. DPR juga menyoroti upaya pencegahan kejahatan siber yang belum mendapat dukungan anggaran memadai.
Di sinilah pendekatan berbasis hasil menjadi relevan. Ketika anggaran terbatas, setiap rupiah harus diarahkan ke kegiatan yang paling berdampak bagi rasa aman warga.
Akuntabilitas yang Dirasakan
Pendekatan ini sejalan dengan slogan Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. Akuntabilitas anggaran bukan hanya urusan laporan keuangan di meja auditor, tetapi juga jawaban atas pertanyaan sederhana warga: apa manfaat uang negara itu bagi keamanan saya?
Jika setiap rupiah bisa ditelusuri hingga hasilnya, masyarakat tak hanya melihat anggaran Polri yang besar, tetapi juga merasakan polisi yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih melindungi.
Oleh : Gandha Syah Hidayat, Serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Angkatan 67 Tahun 2026
