Jakarta – Kapolri tidak memulai tugasnya dari titik nol. Ia mewarisi modal yang sangat berharga bagi institusi penegak hukum: kepercayaan publik yang sedang menanjak.
Angka yang Terus Membaik
Survei Litbang Kompas yang dirilis Juni 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen, naik dari 76,2 persen pada survei sebelumnya. Citra positif Polri juga melonjak dari 64,4 persen menjadi 71,5 persen. Kepuasan terhadap layanan Polri naik menjadi 67,6 persen, dan 80,6 persen responden menilai kinerja Polri lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Survei tersebut dilakukan pada 9–18 April 2026 melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden di 38 provinsi, dengan margin of error 2,83 persen.
Tren serupa terlihat dalam survei Indikator Politik Indonesia tentang evaluasi mudik Lebaran 2026. Polri menempati peringkat keempat dari 11 lembaga yang diukur, dengan skor kepercayaan 63,7. Posisi ini naik tajam dari peringkat yang biasanya berada di urutan kedelapan atau kesembilan.
Ketika Kinerja Melampaui Harapan
Mengapa pengamanan mudik bisa mengangkat kepercayaan publik secara signifikan? Teori Diskonfirmasi Harapan ( Expectancy-Disconfirmation Theory ) yang dikembangkan Richard L. Oliver (1980) memberi penjelasan. Menurut teori ini, kepuasan muncul ketika kinerja yang dirasakan melampaui harapan sebelumnya.
Mudik adalah momen ketika jutaan warga berinteraksi langsung dengan polisi di jalan. Dalam survei Indikator, 81,4 persen responden menilai arus lalu lintas lebih lancar dibanding tahun lalu, dan 80,8 persen puas dengan rasa aman dan keselamatan yang diberikan. Pengalaman langsung yang melampaui ekspektasi inilah yang mengubah persepsi publik.
Kepercayaan sebagai Modal Sosial
Kepercayaan publik bukan sekadar angka survei. Ilmuwan politik Robert D. Putnam, lewat Teori Modal Sosial ( Social Capital ) , menjelaskan bahwa kepercayaan adalah “modal” yang memungkinkan masyarakat dan lembaga bekerja sama secara efektif. Semakin tinggi kepercayaan, semakin rendah “biaya” untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Bagi kepolisian, modal ini sangat nyata. Warga yang percaya akan lebih bersedia melapor, memberi informasi, dan menjadi saksi. Tanpa kepercayaan, polisi bekerja sendirian. Dengan kepercayaan, polisi bekerja bersama ribuan mata dan telinga warga.
Di sinilah slogan Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat , menemukan pijakannya. Delapan Program Prioritas Kapolri, mulai dari penguatan pelayanan publik, penegakan hukum yang profesional dan menghormati HAM, hingga penguatan Harkamtibmas, dapat dibaca sebagai upaya merawat dan melipatgandakan modal sosial tersebut.
Mudah Runtuh, Sulit Dibangun
Namun, modal ini juga rapuh. Pakar psikologi risiko Paul Slovic (1993) memperkenalkan Prinsip Asimetri Kepercayaan ( Asymmetry Principle ) : kepercayaan dibangun perlahan lewat banyak tindakan baik, tetapi bisa runtuh seketika oleh satu peristiwa buruk. Satu kasus pelanggaran oknum yang viral dapat menghapus kerja keras ribuan anggota yang melayani dengan tulus.
Kapolri tampaknya menyadari hal ini. Program “Bersih ke Dalam” dan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko diarahkan untuk mencegah pelanggaran sebelum berkembang. Ia juga menegaskan anggota berpangkat terendah tidak akan dipaksa mengejar target yang rawan memicu pemerasan atau rekayasa perkara.
Presiden pun mengingatkan hal serupa pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, 1 Juli 2026: kepercayaan rakyat adalah senjata terkuat polisi.
Tantangan ke Depan
Kenaikan kepercayaan publik adalah fondasi yang kokoh, tetapi bukan garis akhir. Tantangan Kapolri baru adalah menjaga agar pengalaman positif warga tidak hanya muncul saat momen besar seperti mudik, tetapi hadir setiap hari: saat warga melapor ke SPKT, menelepon layanan 110, atau menanyakan perkembangan perkaranya.
Jika modal ini dirawat dengan konsisten, kepercayaan publik bukan hanya akan bertahan, tetapi terus tumbuh. Saat itulah Polisi Bersama Masyarakat menjadi kenyataan yang dirasakan, bukan sekadar slogan.
Oleh : Gandha Syah Hidayat, Serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Angkatan 67 Tahun 2026
