Jakarta – Senin, 19 Oktober 2026, Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, menerima tamu penting. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto datang bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri untuk bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Ini kunjungan pertama Suyudi ke Mabes TNI sejak dilantik sebagai Kapolri tiga pekan sebelumnya.
Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Kedua pimpinan membahas sejumlah ancaman keamanan yang hanya bisa dihadapi bersama.
Satu Keluarga Besar
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyebut TNI dan Polri sebagai satu keluarga besar yang memikul tanggung jawab bersama menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga berterima kasih atas dukungan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Soliditas kedua institusi diharapkan semakin kokoh,” ujarnya.
Panglima TNI menekankan pentingnya komunikasi yang erat dan koordinasi berkesinambungan agar kedua institusi dapat menjalankan tugas bersama dengan baik. Ia juga mengingatkan dinamika strategis global yang berpotensi memengaruhi keamanan dalam negeri.
Hari itu, Kepala Staf Angkatan Darat bahkan tidak dapat hadir karena sedang berada di Kalimantan Tengah menangani kebakaran hutan dan lahan. Gambaran kecil itu menunjukkan betapa luasnya medan tugas yang dihadapi aparat keamanan negara.
Ancaman yang Tak Bisa Dihadapi Sendiri
Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, tambang ilegal, yang direncanakan ditangani lewat satuan tugas terpadu TNI–Polri untuk melindungi sumber daya alam negara. Kedua, peredaran narkoba dan penyelundupan, termasuk modus baru narkotika cair yang diedarkan lewat rokok elektrik. Ketiga, kejahatan lintas negara. Keempat, premanisme dan pemerasan yang mengganggu ketertiban dan ekonomi. Kelima, ancaman siber dan penyalahgunaan identitas digital.
Terkait narkoba, Kapolri bersikap tegas. Menurutnya, tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat atau melindungi jaringan narkoba, termasuk oknum aparat.
Kerja sama ini sudah teruji di lapangan. Sepekan kemudian, pengungkapan penyelundupan 1,16 ton ketamin di perairan Sumatera menunjukkan bahwa pengawasan jalur laut hanya efektif bila berbagai lembaga bergerak bersama.
Persoalan Bersama Butuh Tata Kelola Bersama
Mengapa sinergi antarlembaga begitu penting? Chris Ansell dan Alison Gash, dalam artikel mereka di Journal of Public Administration Research and Theory (2008), merumuskan konsep Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance). Mereka menjelaskan bahwa persoalan publik yang kompleks, yang melibatkan banyak kewenangan sekaligus, tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Dibutuhkan forum bersama, komunikasi tatap muka, rasa saling percaya, dan komitmen pada tujuan yang sama.
Pertemuan pimpinan TNI dan Polri adalah wujud nyata prinsip itu. Komunikasi langsung di tingkat puncak membangun kepercayaan, yang kemudian diterjemahkan menjadi kerja sama di tingkat daerah, dari Kodam dan Polda hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa.
Saling Melengkapi Kekuatan
Teori kedua yang relevan adalah Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory) dari Jeffrey Pfeffer dan Gerald Salancik dalam The External Control of Organizations (1978). Teori ini menyatakan bahwa tidak ada organisasi yang memiliki semua sumber daya yang dibutuhkannya. Karena itu, organisasi perlu menjalin kerja sama untuk saling melengkapi.
TNI dan Polri memiliki kekuatan yang berbeda. Polri memiliki kewenangan penegakan hukum, kemampuan penyelidikan, dan jaringan hingga tingkat desa. TNI memiliki kekuatan pengamanan wilayah, termasuk armada laut dan udara yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi perairan Indonesia yang luas. Ketika kekuatan itu dipadukan, ruang gerak penyelundup dan pelaku kejahatan lintas negara semakin sempit.
Bagi Warga, Rasa Aman yang Utuh
Bagi masyarakat, soliditas TNI–Polri berarti rasa aman yang lebih utuh. Warga tidak perlu memikirkan kewenangan siapa yang menangani suatu ancaman. Yang dibutuhkan warga adalah kehadiran negara yang cepat dan kompak.
Sejalan dengan slogan Polisi Bersama Masyarakat, sinergi ini juga melibatkan elemen lain. Pada hari yang sama, sebelum ke Mabes TNI, Suyudi bersilaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan memang tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ketika aparat, tokoh masyarakat, dan warga bergerak bersama, stabilitas bukan lagi sekadar tugas, melainkan hasil kerja bersama.
Oleh : Gandha Syah Hidayat, Serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Angkatan 67 Tahun 2026
